Author Description

Buku ini membahas hukum secara mendalam menurut pemikiran teori Keadilan Bermartabat. Pembahasan mendalam tentang hakikat hukum dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok dalam ilmu hukum, antara lain: “apakah yang dimaksud dengan hukum” atau “apakah hakikat hukum itu”. Teori Keadilan Bermartabat adalah teori hukum yang antara lain memandang hukum sebagai titik temu dari dua aras tarikan. Aras tarikan yang pertama disebut dengan tarikan atas. Dimaksudkan dengan tarikan atas adalah pikiran Tuhan. Sedangkan aras tarikan yang kedua disebut sebagai tarikan bawah. Dimaksudkan dengan tarikan bawah adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tarikan bawah tersebut disebut dengan jiwa bangsa (volkgeist). Kedua tarikan tersebut bekerja dalam suatu sistem dengan indikator tujuan untuk memanusiakan manusia, to make human beings human (nguwongke uwong). Sejumlah indikator dari hakikat hukum menurut pemikiran Keadilan Bermartabat yang dikemukakan di dalam buku ini kemudian dipergunakan untuk memahami hakikat hukum berupa legislasi yang berkenaan dengan sistem pengaturan tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dengan perkataan lain implikasi dari pemahaman hakikat hukum dalam pemikiran teori Keadilan Bermartabat dipergunakan untuk mengkaji manifestasi hukum dalam beberapa legislasi yang berkenaan dengan sistem pengaturan hukum mengenai IKN. Legislasi dimaksud adalah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional