Author Description

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia dan merupakan negara yang memiliki letak strategis menjadi pusat produksi produk halal. Amanah undang-undang jaminan produk halal tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib berseertifikat halal, dan harus diimplementasikan mulai 17 Oktober 2019. Luasnya lingkup produk yang wajib disertifikasi halal berupa barang yang diproduksi dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dibutuhkan pentahapan untuk merealisakannya sebagaimana tertuang dalam PMA 26, tahun 2019 dengan masa pembinaan yang bervariasi sesuai dengan tingkat kerumitan dan titik kritis dalam memproduksi produk halal. Selain dalam bentuk barang, broduk berupa jasa yang terkait dengan proses produksi barang merupakan bagian yang wajib disertifikasi halal seperti usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya (penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian). Prinsip dasar sertifikasi halal Indonesia adalah kemampuan untuk ditelusur melalui dokumen di setiap mata rantai proses produksi halal (PPH). Sertifikasi dapat dilakukan dengan cara pernyataan halal (self declare) yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk produk produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, sesuai standar yang ditetapkan oleh BPJPH, serta adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar dan pendampingan PPH. Bagi produk diluar ketentuan self declare harus mengikuti skema sertifikasi halal reguler dengan acuan pada Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan seluruh proses mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai satu satunya Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan