Author Description

Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur kepala daerah dilakukan secara langsung. Demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang ini dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang sebelumnya. Kini pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi lebih jelas dan teratur. Selain itu, perubahan undang-undang ini bertujuan agar dapat mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, otonomi daerah yang sebelumnya diatur melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 kini berada pada satu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah sendiri memiliki pengertian tentang pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah itu sendiri. SINOPSIS Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DETAIL Format : Soft Cover Penulis : Tim Grasindo Jumlah Halaman : 564 Penerbit : Gramedia Widiasarana Indonesia Tanggal Terbit : 8 November 2017 ISBN : 9786024524227 Berat : 0.48 kg Panjang : 19 cm Lebar : 12.9 cm Bahasa : Indonesia